JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan dukungan nyata bagi tiga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melalui program hibah pembangunan budidaya ikan bioflok. 

Program ini menjadi bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat desa.

Tiga koperasi yang menerima bantuan adalah Kopdes Merah Putih Desa Olean Kecamatan Situbondo, Kopdes Merah Putih Desa Pokaan Kecamatan Kapongan, dan Kopdes Merah Putih Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan. 

Hibah ini menjadi modal awal untuk memulai usaha budidaya ikan tematik, yang tidak hanya fokus pada produksi ikan, tetapi juga mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya untuk membantu ekonomi desa, tetapi juga meningkatkan ketersediaan protein lokal melalui budidaya ikan. “Budidaya ikan ini (dikelola oleh Kopdes Merah Putih) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.

Sebaran 100 Titik Budidaya di Jawa Timur dan Jawa Tengah

Selain tiga titik di Situbondo, KKP telah membangun 100 titik budidaya ikan bioflok di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setiap titik menggunakan kolam terpal atau sistem bioflok modern agar produksi lebih tinggi dan lahan lebih efisien. 

Program ini dikelola oleh pengurus Kopdes/Kopkel Merah Putih dan diarahkan untuk mendukung Program MBG secara langsung.

Trenggono menekankan pentingnya skema ini sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di desa. “Program budidaya ikan tematik yang dikelola Kopdes Merah Putih ini arahnya adalah mendukung Program MBG yang merupakan salah satu program unggulan Presiden,” ujarnya.

Dukungan Pemerintah Daerah

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyampaikan apresiasinya atas bantuan dari KKP. Ia menekankan bahwa budidaya ikan lele merupakan pilihan tepat karena ikan ini kaya protein dan mudah diolah. 

Produksi dari tiga titik budidaya diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta, sehingga selain meningkatkan gizi, juga memberikan nilai ekonomi bagi desa.

“Kalau kami hitung dari tiga titik budidaya ikan lele tersebut, nilai produksinya mencapai lebih dari Rp100 juta, dan itu bagus, bahkan bisa terus dikembangkan,” ujar Bupati Rio. Ia berharap model ini dapat diadopsi di desa-desa lain untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus memenuhi kebutuhan protein masyarakat.

Teknis Budidaya dan Produksi

Ketua Kopdes Merah Putih Desa Olean, Gustawan, menjelaskan bahwa setiap desa mendapatkan kolam terpal bulat yang dapat menampung 2.500 ekor benih ikan lele per kolam. Pemilihan ikan lele didasari pada siklus panen yang singkat, hanya sekitar tiga bulan, berbeda dengan gurami atau nila yang membutuhkan waktu 6-8 bulan.

“Alasan kami memilih budidaya ikan lele karena siklusnya mudah dibandingkan ikan nila dan gurami. Kalau gurami dan nila itu bisa sampai 6-8 bulan panen, tapi ikan lele hanya butuh waktu sekitar tiga bulan,” jelas Gustawan. 

Dengan siklus panen singkat, koperasi dapat menyesuaikan produksi dengan kebutuhan program MBG dan permintaan pasar lokal.

Integrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis

Untuk memastikan hasil panen dimanfaatkan secara maksimal, Kopdes Merah Putih bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kerjasama ini memastikan ikan hasil budidaya lele langsung didistribusikan untuk mendukung program MBG, sehingga masyarakat desa menerima lauk bergizi sesuai tujuan program.

Koordinasi antara koperasi dan SPPG menjadi langkah strategis untuk menjamin keberhasilan program dan memastikan setiap desa dapat menyediakan makanan bergizi untuk warganya. 

Gustawan menekankan bahwa mekanisme ini membantu koperasi menjadi bagian dari rantai pemenuhan gizi nasional sekaligus meningkatkan kapasitas desa dalam pengelolaan perikanan modern.

Dampak Ekonomi dan Pemberdayaan Desa

Program budidaya ikan bioflok membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan estimasi produksi senilai lebih dari Rp100 juta dari tiga titik budidaya, koperasi mampu meningkatkan pendapatan desa sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga lokal. 

Selain itu, keterampilan mengelola bioflok meningkatkan kapasitas SDM desa, sehingga mereka siap menghadapi peluang usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Langkah ini juga memperkuat ekosistem koperasi di desa, menjadikan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi yang memberdayakan masyarakat. Dengan keberhasilan program, desa dapat mengembangkan usaha lain berbasis hasil perikanan atau pertanian untuk menciptakan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Monitoring dan Pengawasan

KKP memastikan bahwa seluruh proses budidaya dapat dipantau secara berkala. Monitoring ini mencakup penebaran benih, perawatan kolam, hingga panen, sehingga program berjalan sesuai rencana. Sistem pengawasan ini juga meningkatkan transparansi penggunaan dana hibah dan memastikan program tepat sasaran.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa pengawasan menjadi kunci keberhasilan program. “Kami ingin program ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Trenggono. Dengan mekanisme ini, setiap titik budidaya dapat diukur efektivitasnya dan hasilnya dapat langsung digunakan untuk program MBG.

Harapan Jangka Panjang

KKP berharap model budidaya ikan bioflok di Situbondo dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia. Keberhasilan program akan mendukung ketahanan pangan nasional, memperluas pemanfaatan ikan sebagai sumber protein bergizi, dan mendorong pengembangan ekonomi desa.

Bupati Situbondo menambahkan bahwa keberhasilan program ini membuka peluang pengembangan usaha lain berbasis hasil pertanian dan perikanan, sehingga tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Program hibah budidaya ikan bioflok untuk Kopdes Merah Putih Situbondo merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa. 

Budidaya ikan lele yang cepat panen memberikan keuntungan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Dengan dukungan KKP, Bupati, dan koordinasi dengan SPPG, program ini menjadi model nyata integrasi pembangunan ekonomi desa dengan pemenuhan gizi nasional. 

Jika berhasil, skema ini dapat direplikasi di wilayah lain, mendukung ketahanan pangan, dan memperkuat koperasi desa sebagai pusat ekonomi lokal.