JAKARTA - Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan sektor pendukung pertanian.
Salah satu fokus utama yang kini menjadi perhatian adalah ketersediaan pupuk bagi petani.
Dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai progres pembangunan pabrik pupuk nasional yang dinilai berjalan sesuai rencana.
Laporan tersebut disampaikan di hadapan ribuan petani dan penyuluh yang hadir secara langsung maupun daring dalam acara yang digelar di Karawang, Jawa Barat.
Pemerintah menilai pembangunan industri pupuk merupakan langkah strategis untuk memastikan produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Lima Pabrik Pupuk Ditargetkan Selesai Sebelum 2029
Dalam laporannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa dari tujuh pabrik pupuk yang direncanakan, lima di antaranya ditargetkan rampung dan diresmikan sebelum 2029. Target ini dinilai realistis dan sejalan dengan agenda jangka menengah penguatan ketahanan pangan nasional.
“Insya Allah lima (pembangunan pabrik pupuk) kita resmikan sebelum 2029,” kata Amran.
Ia menegaskan bahwa pembangunan pabrik pupuk nasional terus berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami hambatan berarti. Proyek ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pabrik lama yang dinilai kurang efisien.
Tujuh Pabrik Pupuk sebagai Strategi Jangka Panjang
Selain lima pabrik yang ditargetkan rampung sebelum 2029, pemerintah juga merancang pembangunan total tujuh pabrik pupuk baru. Ketujuh pabrik tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang penguatan sektor pertanian nasional.
Amran menjelaskan bahwa pembangunan pabrik-pabrik ini dirancang untuk menjamin pasokan pupuk secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan ketersediaan pupuk yang memadai, pemerintah berharap petani dapat meningkatkan hasil produksi tanpa terbebani persoalan distribusi maupun keterbatasan stok.
“Pembangunan tujuh pabrik tanpa membebani pemerintah Bapak Presiden,” ucap Amran.
Pendanaan dan Komitmen Pemerintah
Meski belum merinci secara detail sumber pendanaan pembangunan pabrik pupuk tersebut, Amran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memastikan seluruh proyek berjalan tepat waktu.
Pemerintah juga menekankan bahwa pembangunan ini harus memberikan dampak langsung bagi petani, baik dari sisi ketersediaan pupuk maupun efisiensi biaya produksi.
Pemerintah Indonesia diketahui akan membangun tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri pupuk nasional.
“Anggarannya kurang lebih Rp50 triliun,” kata Amran.
Teknologi Baru Tekan Biaya Produksi
Menurut Amran, pembangunan pabrik pupuk baru menjadi sangat penting karena pabrik dengan teknologi modern mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Salah satu komponen biaya terbesar dalam produksi pupuk adalah penggunaan gas sebagai bahan baku utama.
Ia menjelaskan bahwa pabrik pupuk lama dapat menghabiskan hingga 43 persen biaya produksi hanya untuk kebutuhan gas. Sebaliknya, pabrik pupuk baru yang dirancang dengan teknologi lebih efisien hanya membutuhkan sekitar 22 hingga 23 persen biaya untuk gas.
Perbedaan biaya tersebut dinilai akan berdampak langsung pada harga pupuk di tingkat petani serta meningkatkan daya saing industri pupuk nasional.
Reformasi Tata Kelola Pupuk Subsidi
Amran juga menyoroti bahwa anggaran pembangunan pabrik pupuk baru merupakan hasil dari pembenahan tata kelola pupuk subsidi. Pemerintah melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap sistem subsidi yang sebelumnya berorientasi pada hilir, lalu menggesernya ke hulu.
Langkah ini dinilai berhasil menciptakan efisiensi besar bagi negara. Melalui reformasi tersebut, pemerintah mampu menghemat anggaran hingga Rp10 triliun serta menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen.
Pembenahan sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan transparansi, efektivitas distribusi, serta ketepatan sasaran pupuk subsidi bagi petani.
Dampak Positif bagi Kinerja BUMN Pupuk
Efisiensi yang dihasilkan dari reformasi tata kelola pupuk subsidi turut berdampak pada kinerja PT Pupuk Indonesia. Amran menyebut bahwa laba perusahaan mengalami peningkatan signifikan seiring dengan turunnya biaya produksi dan meningkatnya efisiensi operasional.
Pada 2026, laba PT Pupuk Indonesia diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun. Sementara itu, total keuntungan perusahaan diperkirakan dapat mencapai Rp7,5 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Peningkatan kinerja keuangan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan untuk mendukung pembangunan industri pupuk nasional secara berkelanjutan.
Peluang Penambahan Pupuk Subsidi hingga 2029
Revitalisasi sistem subsidi pupuk juga membuka peluang peningkatan volume pupuk subsidi bagi petani. Amran menyebut bahwa melalui sistem baru, volume pupuk subsidi dapat ditingkatkan hingga 700 ribu ton secara bertahap sampai tahun 2029.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan petani yang selama ini kerap menghadapi persoalan keterbatasan pupuk, terutama pada musim tanam. Dengan pasokan yang lebih terjamin, produktivitas pertanian nasional diharapkan terus meningkat.
Pupuk sebagai Pilar Keberlanjutan Swasembada Pangan
Pembangunan pabrik pupuk baru, efisiensi biaya produksi, serta reformasi sistem subsidi menjadi satu kesatuan kebijakan yang saling terhubung. Pemerintah menilai langkah ini sebagai fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan yang telah dicapai.
Dengan target penyelesaian lima pabrik pupuk sebelum 2029, pemerintah optimistis sektor pertanian nasional akan semakin kuat, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.